Batam-bimantaranews.online- Pemerintah Kota (Pemko) Batam meluruskan informasi yang beredar terkait sikap terhadap kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Pemko menegaskan tidak ada penolakan, melainkan saat ini kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian menyeluruh.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menyampaikan bahwa hingga kini pihaknya masih menghitung secara komprehensif potensi efektivitas dan efisiensi dari penerapan WFH.
“Pemko Batam tidak menolak WFH. Kami masih melakukan penghitungan mendalam, terutama terkait besaran efisiensi anggaran yang bisa dicapai,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah belum memiliki angka pasti terkait potensi penghematan apabila sistem kerja dari rumah diberlakukan. Selain itu, aspek teknis pelaksanaan juga menjadi perhatian, termasuk penentuan hari agar kebijakan tidak menimbulkan celah penyalahgunaan.
Salah satu yang dikaji adalah potensi penambahan hari libur jika WFH diterapkan pada hari tertentu, seperti Jumat. Karena itu, Pemko Batam mempertimbangkan berbagai opsi agar kebijakan tetap efektif dan tepat sasaran.
Rudi menambahkan, apabila nantinya diterapkan, pelaksanaan WFH tidak harus pada hari tertentu, melainkan akan disesuaikan berdasarkan hasil kajian yang komprehensif.
Dari sisi efisiensi, WFH dinilai berpotensi menekan biaya operasional, seperti pengurangan konsumsi bahan bakar dan penggunaan listrik di perkantoran. Namun, potensi tersebut harus didukung data dan laporan resmi dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Hingga saat ini, laporan masih dalam proses penyusunan dan belum seluruhnya disampaikan kepada pimpinan daerah,” pungkasnya.
Sumber: mediacenter.batam.go.id
#PemkoBatam #DiskominfoBatam #Batam #AmsakarAchmad #WFH #ASN #EfisiensiAnggaran #KebijakanPublik
.jpg)
.jpg)
