 |
| Foto : Ilustrasi Yang di buat AI |
PADANG – Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) resmi memperkuat kolaborasi strategis dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat. Langkah ini diambil guna menjamin pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi agar tepat sasaran dan meminimalkan risiko penyelewengan di lapangan.
Penguatan sinergi tersebut dikukuhkan dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang dihadiri oleh jajaran Polres se-Sumatera Barat, Hiswana Migas, serta mitra agen energi di Padang, Jumat (24/4).
Komitmen Penegakan Hukum dan Pengawasan Terpadu
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, menyatakan bahwa kehadiran aparat penegak hukum (APH) merupakan elemen vital dalam menjaga tata kelola energi nasional.
"Sinergi ini krusial untuk memastikan distribusi energi berjalan sesuai regulasi. Kehadiran aparat memperkuat fungsi pengawasan kita di titik-titik penyaluran, sehingga hak masyarakat kecil atas subsidi negara tetap terlindungi," ujar Fahrougi.
Pertamina turut memberikan apresiasi atas keberhasilan Polda Sumbar dalam mengungkap berbagai praktik penyalahgunaan energi subsidi yang merugikan negara dan masyarakat.
Instruksi Kapolda: Pengawasan Hingga Tingkat Polsek
Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajarannya untuk mengawal ketat distribusi energi. Ia menekankan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan di tingkat Polres, tetapi wajib menyentuh level Polsek.
Ada tiga poin utama yang ditekankan Kapolda dalam instruksinya:
- Patroli Rutin: Memantau aktivitas di setiap SPBU secara berkala guna mencegah antrean panjang atau indikasi penimbunan.
- Penegakan Hukum Tanpa Kompromi: Menindak tegas oknum yang terbukti melakukan penyimpangan distribusi energi subsidi.
- Edukasi Personel: Memastikan petugas di lapangan memahami regulasi terbaru mengenai kuota dan batasan penerima subsidi.
Stabilitas Pasokan dan Pakta Integritas Penyalur
Sales Area Manager Retail Sumbar, Fakhri Rizal Hasibuan, melaporkan bahwa kondisi penyaluran di Sumatera Barat saat ini berada dalam kondisi stabil. Meski demikian, pihaknya tetap mewaspadai potensi lonjakan konsumsi di titik-titik tertentu.
"Kami terus melakukan optimalisasi pengendalian agar subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak. Data dan teknologi menjadi basis kami dalam memantau setiap liter BBM dan tabung LPG yang keluar," ungkap Fakhri.
Sebagai bentuk komitmen nyata, agenda ini ditutup dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh lembaga penyalur. Dokumen ini menjadi kontrak moral bagi pengusaha SPBU dan agen LPG untuk menjamin operasional yang:
- Transparan: Terbuka dalam pencatatan distribusi.
- Akuntabel: Dapat dipertanggungjawabkan secara data.
- Patuh: Mengikuti seluruh aturan main yang ditetapkan pemerintah dan Pertamina.
Melalui langkah preventif dan represif ini, Pertamina dan Polda Sumbar mengirimkan pesan tegas bahwa tidak ada ruang bagi praktik mafia energi di wilayah Sumatera Barat. Fokus utama tetap pada keberlanjutan pasokan dan perlindungan hak ekonomi masyarakat kecil.
Informasi Tambahan untuk Pembaca
Bagi masyarakat yang menemukan indikasi penyalahgunaan BBM atau LPG subsidi di wilayah Sumatera Barat, dapat menghubungi:
- Pertamina Call Center: 135
- Layanan Aduan Polisi: 110 atau Mapolres setempat.(Red)
