TANAH DATAR -- Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo, bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Bupati Tanah Datar Eka Putra, serta Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Nagari Taluk, Kecamatan Lintau Buo, Kamis (21/5/2026).
Kunjungan tersebut difokuskan pada percepatan penanganan pascabencana melalui pekerjaan normalisasi Sungai Batang Tampo yang sebelumnya mengalami sedimentasi dan penyempitan alur akibat material banjir.
Dalam peninjauan lapangan, Menteri PU menegaskan bahwa normalisasi sungai menjadi langkah prioritas untuk memulihkan fungsi infrastruktur sumber daya air serta mempercepat pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Menurutnya, bencana banjir yang terjadi turut berdampak terhadap jaringan irigasi pertanian sehingga mengganggu masa tanam masyarakat di kawasan tersebut.
“Kerusakan irigasi akibat banjir berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian masyarakat. Karena itu, proses normalisasi sungai dan pemulihan sistem irigasi harus dipercepat agar produktivitas lahan pertanian dapat kembali berjalan optimal,” ujar Dody Hanggodo.
Secara teknis, pekerjaan normalisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas tampung aliran sungai, mengurangi potensi sedimentasi lanjutan, serta meminimalkan risiko banjir berulang pada kawasan permukiman dan lahan produktif masyarakat.
Menteri PU menambahkan bahwa percepatan rehabilitasi infrastruktur pascabencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan ketahanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi.
Ia menegaskan bahwa penanganan infrastruktur sumber daya air menjadi bagian penting dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia.
“Bencana tidak boleh mengganggu stabilitas sektor pangan nasional. Oleh sebab itu, fungsi sungai dan jaringan irigasi harus segera dipulihkan agar masyarakat dapat kembali berproduksi,” tegasnya.
Selain penanganan sungai, Kementerian PU juga terus memperkuat sistem mitigasi bencana di wilayah Tanah Datar melalui pembangunan infrastruktur pengendali sedimen berupa sabo dam.
Menurut Dody, pembangunan sabo dam memiliki fungsi strategis dalam mengendalikan material banjir dan sedimentasi, khususnya di kawasan rawan aliran lahar dan banjir bandang.
“Kami telah membangun sabo dam sebagai bagian dari sistem mitigasi struktural untuk mengurangi risiko dan dampak bencana banjir di wilayah ini,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PU bersama rombongan turut meninjau lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan dan kelanjutan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut yang merupakan bagian dari program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat.
Sekolah Rakyat tersebut direncanakan dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 15 hektare dengan kapasitas sekitar 3.000 siswa. Pemerintah menargetkan proses pembangunan dapat berjalan sesuai tahapan perencanaan dan jadwal pelaksanaan konstruksi.
“Kami akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan efektif, tepat mutu, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Dody.
Sementara itu, Bupati Eka Putra menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap penanganan bencana dan pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Tanah Datar.
Menurutnya, kunjungan Menteri PU menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah pusat dalam mempercepat proses pemulihan daerah sekaligus mendorong pembangunan sektor pendidikan dan infrastruktur dasar masyarakat.
“Kehadiran Menteri PU menjadi motivasi bagi masyarakat Tanah Datar untuk bangkit pascabencana. Pemerintah daerah optimistis sinergi antara pusat dan daerah akan mempercepat pemulihan dan pembangunan di Tanah Datar,” ungkap Eka Putra.(*)
