JAKARTA -- Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dedi Prasetyo, secara resmi membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Korlantas Polri Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat transformasi digital pelayanan lalu lintas guna menjawab dinamika mobilitas masyarakat dan kompleksitas sistem transportasi nasional yang terus berkembang.
Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa fungsi lalu lintas saat ini tidak hanya berorientasi pada pengaturan kendaraan di jalan raya, namun telah berkembang menjadi elemen strategis dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional, kelancaran distribusi logistik, serta peningkatan produktivitas masyarakat.
Menurutnya, percepatan digitalisasi pelayanan publik di sektor lalu lintas menjadi kebutuhan mendesak yang harus dioptimalkan oleh jajaran Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menciptakan sistem pelayanan yang lebih modern, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Digitalisasi layanan lalu lintas bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat,” ujar Komjen Pol. Dedi Prasetyo dalam sambutannya.
Pada kesempatan tersebut, Wakapolri turut mengapresiasi capaian pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 yang dinilai berhasil meningkatkan efektivitas pengamanan arus mudik dan balik Lebaran. Berdasarkan data evaluasi, angka kecelakaan lalu lintas tercatat menurun sebesar 5,31 persen, sementara jumlah korban meninggal dunia mengalami penurunan hingga 30,41 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Capaian tersebut diperkuat hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 mencapai 85,3 persen. Kondisi itu turut berdampak terhadap meningkatnya tingkat kepercayaan publik kepada institusi Polri yang tercatat berada pada angka 63,7 persen.
Meski demikian, Wakapolri mengingatkan seluruh jajaran Korlantas agar tidak berpuas diri. Ia menyoroti masih tingginya potensi gangguan lalu lintas di sejumlah wilayah, mulai dari titik rawan kecelakaan (black spot), titik kemacetan (trouble spot), kecelakaan pada perlintasan sebidang, hingga kepadatan kendaraan di kawasan metropolitan.
“Jajaran Korlantas adalah etalase Polri. Setiap perilaku anggota di lapangan akan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipatif menghadapi tantangan transportasi modern, Wakapolri mendorong penguatan konsep smart policing melalui optimalisasi teknologi berbasis digital. Strategi tersebut meliputi pengembangan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), integrasi jaringan CCTV, pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI), hingga pembangunan sistem manajemen lalu lintas berbasis data real-time.
Implementasi teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan akurasi pengawasan lalu lintas, mempercepat respons terhadap insiden di jalan raya, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven policing) secara lebih efektif dan presisi.
Di akhir arahannya, Wakapolri menekankan pentingnya membangun pelayanan lalu lintas yang humanis, profesional, dan berintegritas sebagai fondasi utama dalam membentuk budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat.
“Lalu lintas merupakan refleksi tingkat peradaban bangsa. Karena itu, Polantas harus menjadi garda terdepan dalam membangun budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas,” pungkasnya. (*)
