Dharmasraya -- Aparat Kepolisian Resor (Polres) Dharmasraya bersama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan instansi terkait melaksanakan operasi penertiban aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sepanjang aliran Sungai Batang Hari, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Selasa (26/5/2026).
Operasi gabungan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Dharmasraya, AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro. Turut hadir dalam kegiatan itu Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dharmasraya Indra Gunawan, serta sejumlah pejabat dan unsur terkait lainnya.
Dalam operasi tersebut, tim gabungan yang terdiri dari personel Satreskrim Polres Dharmasraya, Brimob, Dinas Koperindag, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diterjunkan untuk menyisir sejumlah titik yang diduga masih menjadi lokasi aktivitas pertambangan ilegal.
Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro mengatakan, penertiban dilakukan sebagai bentuk komitmen aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan serta menindak aktivitas yang melanggar hukum.
“Penertiban ini merupakan wujud komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menegakkan aturan hukum yang berlaku di wilayah Kabupaten Dharmasraya,” ujar Kapolres.
Di lokasi penertiban, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan aktivitas tambang ilegal yang ditemukan di kawasan aliran sungai. Sebagai langkah tegas untuk mencegah aktivitas kembali beroperasi, tim gabungan melakukan pemusnahan terhadap sejumlah fasilitas yang digunakan dalam kegiatan PETI.
Adapun sarana yang dimusnahkan di antaranya beberapa pondok kayu dan satu unit box yang diduga digunakan sebagai fasilitas penunjang aktivitas penambangan emas ilegal.
Selama pelaksanaan operasi berlangsung, situasi di lapangan dilaporkan aman, tertib, dan kondusif.
Penertiban tersebut sekaligus menjadi peringatan keras bagi para pelaku PETI bahwa pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum tidak akan mentoleransi aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi merusak ekosistem sungai serta mengancam keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar. (*)
